Berita Terkini

Sarolangun, Kab-Sarolangun.kpu.go.id – KPU Kabupaten Sarolangun menerima kunjungan KPU Kabupaten Sijunjung dalam rangka Pelaksanaan visitasi Pembangunan gedung kantor KPU Kabupaten Sijunjung, Senin (18/22). Dalam kunjungannya KPU Sijunjung diwakili oleh Lindo Karsyah (Ketua KPU Sijunjung) Fahrul Rozi Burda (Divisi Hukum), Nefwan (Divisi Sosdikli), Zamri Eka Putra (Kasubag Hukum dan SDM), serta Novriwan Herlis Shandy dan Nofriadi. Sedangkan dari KPU Kabupaten sarolangun hadir Muhammad Fakhri (Ketua KPU Sarolangun), Komisioner A.Anif, Ibrahim, Rapi udin, Heri Sufadmy (sekretaris KPU Sarolangun) serta Mujiono Kasubag (Teknis dan Parhumas). Kegiatan visitasi tersebut bertujuan agar pembangunan gedung KPU Sijunjung yang akan segera dilaksanakan sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Dalam sambutannya Muhammad Fakhri menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi atas kunjungan KPU sijunjung ini dan berharap kunjungan ini membawa dampak positif terkait pembangunan kantor KPU Kabupaten Sijunjung yang baru. “Gedung kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika, maka harus direncanakan sebaik mungkin,” jelas Fakhri. Dengan kegiatan visitasi KPU Kabupaten Sijunjung ke KPU Kabupaten Sarolangun ini diharapkan Penyelenggaraan pembangunan gedung KPU Sijunjung dapat dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan PKPU no. 4 tahun 2011. (Fadhly/Humas KPU Kab. Sarolangun)

Sarolangun, Kab-Sarolangun.kpu.go.id – KPU Kabupaten Sarolangun mengikuti Apel Penerimaan Anggota KPU RI dan kegiatan serah terima jabatan anggota KPU RI periode 2022-2027 secara daring, Selasa (12/4). Acara tersebut dilaksanakan KPU RI yang dipimpin langsung oleh Sekjen KPU RI Bernard Dermawan Sutrisno dan diikuti secara daring oleh Ketua KPU Sarolangun Muhammad Fakhri HS beserta anggota, Sekretaris KPU Sarolangun Hery Sufadmi serta seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Sarolangun. Dalam sambutannya Bernard Dermawan Sutrisno menekankan pentingnya menjaga netralitas, integritas dan kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Tujuh orang anggota KPU yang baru yang dilantik untuk periode 2022-2027 yaitu Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.  Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Sarolangun Muhammad Fakhri HS menyambut baik langkah kesekretariatan Jenderal KPU RI dalam transisi kelembagaan KPU. Fakhri mengatakan transisi kepemimpinan seperti ini perlu dipertahankan dan menular di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota. Dengan kegiatan tarnsisi ini diharapkan Bahwa anggota KPU yang baru ini dapat bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 serta  bekerja dengan sungguh-sungguh jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilu, tegaknya demokrasi, dan keadilan. (Fadly/Humas KPU Kab. Sarolangun)

Sarolangun, kab-sarolangun.kpu.go.id – KPU Kabupaten Sarolangun mengadakan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Selasa (05/03). Acara ini dihadiri oleh Sekretaris KPU Sarolangun Hery Sufadmi, dan seluruh ASN dilingkungan Sekretariat KPU Sarolangun. Sebagai pemateri yaitu Pejabat Ahli Muda Tata kelola Pemilu Ahmad Jumadil. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat memberi pemahaman tentang pentingnya kedisiplinan dan kinerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Umumnya dan Khususnya di KPU Kabupaten Sarolangun. Dalam pemaparannya Ahmad Jumadil selaku pemateri menyampaikan bahwa pemberian tukin merupakan implementasi dari Reformasi Birokrasi yang diatur dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang mengamanatkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan reformasi birokrasi Salah satu kebijakan Kemenpan RB dalam reformasi birokrasi adalah Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanan Birokrasi (Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021). Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Ahmad Jumadil juga mengatakan bahwa sesuai Keputusan Sekjen KPU Nomor 326 Tahun 2022, ruang lingkup aturan ini meliputi penghitungan Tunjangan Kinerja,  pencatatan kehadiran, alokasi anggaran dan pembayaran Tunjangan Kinerja; dan pemantauan dan evaluasi. “Tunjangan Kinerja yang diterima Pegawai ditentukan berdasarkan capaian kinerja yang diukur dengan 2 (dua) unsur, yaitu Kehadiran Pegawai dan Pengisian Laporan Kinerja pegawai,’’ paparnya. Tunjangan Kinerja merupakan wujud dari penghargaan bagi kementrian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang mampu melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik. (Fadly/Humas KPU Kabupaten Sarolangun)

Sarolangun, Kab-Sarolangun.kpu.go.id – KPU Kabupaten Sarolangun mengikuti Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu Untuk Digitalisasi Indonesia Menyambut Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU RI secara daring,Selasa sampai dengan Jumat (22-25/03). Acara Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu Untuk Digitalisasi Indonesia yang dilaksanakan KPU RI ini, KPU Kabupaten Sarolangun yang dihadiri oleh A.Anif sebagai devisi Data pemilih. Anif menyatakan Adopsi teknologi digital dalam Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik. “Adopsi teknologi digital  ini sangat terhadap proses kontestasi politik yang legitimate. Baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu,” terang Anif Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua KPU RI Ilham Saputra beserta Anggota KPU RI dan Sekretaris Jenderal  KPU RI Bernard Dermawan Sutrisno di Nusa Dua Bali. Dalam sambutanya Ilham Saputra mengemukakan tujuan acara ini adalah upaya KPU untuk meningkatkan pelayanan, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. serta untuk mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Pada hari ketiga Rakor Digitalisasi Pemilu untuk Digitalisasi Indonesia, turut hadir Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi didampingi Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat hadir bersamaSebagai narasumber dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni dan Perencana Ahli Madya Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, Indrajaya Syukri. Pramono menjelaskan kebutuhan anggaran pemilu digunakan untuk pembayaran badan adhoc, pemutakhiran data pemilih, hingga logistik TPS. Agus Fatoni sebagai narasumber dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menyampaikan komitmennya untuk mendukung pemilu sesuai tugasnya dalam hal keuangan daerah. “Digitalisasi menuntut adanya perubahan paradigma sistem pengelolaan keuangan daerah dari yang sebelumnya berorientasi alur dokumen menjadi aliran data dan informasi secara elektronik”. Ujarnya. Perencana Ahli Madya Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas Indrajaya juga menegaskan seluruh tahapan pemilu 2024 ditetapkan menjadi prioritas nasional. (Fadly/Humas KPU Kab. Sarolangun)

Sarolangun, Kab-Sarolangun.kpu.go.id – Dalam upaya mengambalikan imunitas dan mempertahankan tingkat kekebalan tubuh terhadap covid-19 KPU Kabupaten Sarolangun mengadakan vaksinasi booster. Bekerjasama dengan Polres  Sarolangun yang vaksinasi diselenggarakan pada Rabu (23/03). Bertempat di Aula KPU Kabupaten Sarolangun, vaksinasi dimulai pukul 09.30 WIB. Ketua KPU Sarolangun Muhammad Fakhri. HS, menjadi yang pertama di vaksinasi lalu di ikuti komisioner lainnya yaitu A.Anif, Ibrahim serta Sekretaris KPU Kabupaten Sarolangun Hery Sufadmi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kompol Bastari Yusuf sebagai Kabag OP Polres Sarolangun, dr. Rio Dharmawan, Bripda Eko Hadi Prabowo dan Bripka Wahyu Futra. Kegiatan Vaksinasi ini dilakukan dengan tujuan mencegah Covid-19 dan salah satu bentuk upaya lanjutan dari vaksinasi primer atau dosis penuh bagi vaksin 1 dan vaksin 2. Vaksinasi booster ialah upaya mengembalikan imunitas dan proteksi klinis khususnya dilingkungan Kantor KPU Kabupaten Sarolangun. Kegiatan vaksinasi ini berjalan dengan baik dan mendapatkan respon positif dari pegawai KPU Sarolangun. Dalam  kegiatan ini dilaksanakan vaksinasi kepada total 32 orang, dengan Vaksinasi Dosis I sebanyak 2 orang dan Dosis III (Boster) sebanyak 30 orang. Diharapkan dengan Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di suatu komunitas, maka Herd Immunity akan tercapai, sehingga meminimalisir risiko paparan dan mutasi dari virus Covid-19. (Fadly/Humas KPU Kab. Sarolangun)

Sarolangun, kab-sarolangun.kpu.go.id – KPU Kabupaten Sarolangun mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Dukungan Anggaran Pemilihan Umum Dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Jumat (11/03). Kegiatan dilaksanakan di kantor Bappeda Kabupaten Sarolangun dan dihadiri oleh kepala Bappeda H. Muhammad, Kakan Kesbangpol  Hudri, Ketua Bawaslu Edi Martono, Ketua KPU Sarolangun Muhammad Fakhri, Komisioner KPU Sarolangun Ibrahim dan A. Anif, Sekretaris KPU Sarolangun Hery Sufadmi, serta Kasubbid data dan Informasi Bappeda Dedi Ismanto. Acara dibuka oleh Kakan Kesbangpol Hudri yang dalam sambutan awalnya menyatakan kegiatan ini bertujuan untuk Menyatukan persepsi awal terkait pilkada serentak 2024 di Kabupaten Sarolangun. Dalam kesempatan tersebut Kepala Bappeda H. Muhammad mengatakan Pertemuan ini lanjutan atas tindak lanjut hasil Zoom Meeting Dirjen tentang Persiapan Tahapan Awal Pilkada Serentak 2024. “Kita harus bersiap-siap  berterkait perencanaan pemilu serentak 2024 dan hal-hal yang penting akan kita lakukan mulai dari tahapan Pilkada yang kemungkinan mulai tahun 2023. Tidak semua yang kita usulkan tidak akan terpenuhi karena kemapuan keuangan yang terbatas dan keadaan pandemi yg belum di pastikan kapan berakhir,” ujarnya. Ketua KPU Sarolangun Muhammad Fakhri yang dalam acara tersebut ikut memberikan pengantar menjelaskan bahwa untuk Pilkada Serentak 2024 Pemerintah, DPR RI, KPU, Bawaslu dan DKPP telah menyepakati hari pemungutan suara. Tidak lupa dalam rakor itu Fakhri menyampaikan terkait anggaran Pilkada bahwa anggarannya ada di daerah sedangkan rancangan anggaran biaya (RAB) sedang disusun oleh KPU Sarolangun. “Harapan KPU Sarolangun agar pemerintah daerah dalam hal ini Bappeda, mulai berkomunikasi dengan Bupati dan DPR terkait Anggaran Pemilu, supaya jangan  menghambat proses pelaksaan tahapan pilkada,” kata Fakhri. Sementara itu Komisioner KPU Sarolangun Ibrahim selaku divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat menyampaikan mengenai program desa peduli pemilu. Hal tersebut terkait peningkatan partisipasi pemilu 2024. “Dalam kesempatan ini saya selaku divisi sosialisasi ingin menyampaikan tugas da tanggungjawab kita bersama dalam meningkatkan partisipasi pemilih khususnya Kesbangpol yang akan menjadi mitra kami dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Kami sudah menyurati Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati mengenai konsep Desa Peduli Pemilu beserta besaran anggaran yang dibutuhkan. Karena keterbatasan KPU program ini juga diproyeksikan akan di biayai oleh APBD melalui Kesbangpol. Hudri selaku Kakan Kesbangpol mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan Forkompinda terkait persiapan Pilkada 2024. Disana juga akan didiskusikan terkait kerja sama dengan KPU dan program Desa Peduli Pemilu.  “Terkait partisipasi pemilih, kesbangpol sudah mempersiapkan Renstra, tapi tidak semua desa bisa kita fasilitasi. Kita proriataskan desa yang partisipasi pemilihnya rendah, rawan bencana dan rawan konflik,” jelas Hudri. Di akhir pertemuan Kepala Bappeda Muhammad menegaskan bahwa Rekap urgensi terkait hal-hal mengenai Pemilu 2024 akan ditindaklanjuti segera sebelum 23 maret 2022. (Fadhly/Humas KPU Kabupaten Sarolangun)